Baitul Hikmah Depok - Dalam konteks Indonesia, baru-baru ini Presiden Jokowi melalui Rapat Pimpinan TNI – Polri di Mabes TNI memperingatkan seluruh jajaran TNI – Polri untuk tidak mengundang penceramah-penceramah radikal. Pernyataan ini tentu membuat sebagian kalangan merasa kurang nyaman karena pimpinan tertinggi negera Indonesia mencoba masuk dalam ranah yang dianggap privasi dan berkaitan dengan aktivitas keagamaan.

Aurat harus ditutup dengan kain atau benda lain yang mampu menutupi warna kulit seseorang dan sedapat mungkin tidak terlalu ketat. Oleh karena itu, seseorang yang menutup tubuhnya dengan kain atau benda lain yang transparan sehingga warna kulitnya masih terlihat dengan jelas atau terlalu ketat sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk bentuk tubuhnya, maka dinilai belum sah.

Namun, dapat ditelusuri dengan sangat mudah kegiatan keagamaan TNI – Polri, khususnya yang dilakukan di daerah oleh jajaran atau keluarganya yang megundang penceramah-penceramah yang secara terang-terangan atau diam-diam berafiliasi atau mendukung paham dan kelompok radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan paham khilafah.

Melalui jejak digital para penceramah yang diundang dalam kegiatan TNI – Polri, dapat dilihat mereka relatif menyampaikan hal-hal umum berkaitan dengan kebangsaan, namun aktivitas mereka yang terafiliasi dengan HTI dan FPI mendorong TNI – Polri untuk mewaspadai agar anggotanya tidak tersusupi, demikian juga di tubuh negara lainnya seperti DPR/DPRD, kemeterian, PNS, universitas dan lainnya.